Selasa, 25 Agustus 2015

Masalah Pelayanan Kesehatan

BPJS, Pemecah masalah atau solusi?


                        Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memiliki banyak masalah di bidang kesehatan termasuk dalam pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati fasilitas kesehatan di negara ini. Baik penduduk yang tinggal di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah pedesaan. Masih kurangnya tenaga medis (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat) pun masih jauh dari kata memadai. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Maka dari itu kita juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan tentang dunia medis. Akhir-akhir ini kita pasti sudah pernah mendengar yang namanya BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial). Masih banyak pro dan kontra tentang asuransi ini. BPJS juga menjadi harapan utama pemerintah dalam dalam menjamin kesehatan untuk setiap warganya, pelaksanaan program BPJS sampai saat ini masih banyak menuai respon positif maupun negatif dari masyarakat. Jika dibandingkan dengan respon positif, respon negatif masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional ini lebih banyak terasa. Bukannya kenyamanan dan kelancaran fasilitas kesehatan yang dirasakan tetapi kerumitan sistem dan kesulitan masyarakat saat mengajukna pelayanan kesehatan menjadi salah satu alasan utama. Contohnya adalah ketika saya ingin berobat ke rumah sakit memakai BPJS, namun dalam sehari BPJS hanya melayani satu pelayanan kesehatan saja. Seperti pemeriksaan laboratorium (cek darah). Pelayanan BPJS kurang fleksibel karena harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Pelayanan kepada pasien BPJS selalu dinomorduakan dibandingkan dengan pasien yang menggunakan biaya pribadi. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan BPJS tidak maksimal dan hal ini berimbas kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemberian obat-obatan terhadap pasien yang menggunakan BPJS tidak dibiayai seluruhnya oleh pemerintah karena ada beberapa obat-obatan yang tidak diganggung oleh BPJS seperti obat bagi penderita hemofilia A dan obat untuk penanganan kemoterapi. BPJS juga harus lebih berpihak pada rakyat yang kurang mampu dan menggunakan sistem subsidi silang untuk menutupi biaya kesehatan tersebut. BPJS dalam hal ini perlu melakukan perbaikan sistem yang baik untuk mengurangi kasus-kasus yang timbul akibat dampak sistem pelayanan kesehatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya  karena selama sistem belum diperbaiki, kritikan masyarakat terhadap BPJS akan terus bermunculan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar